Produk Hukum

Search & Filter

Peraturan Daerah
Nomorsort descending Tahun Judul Status
9 2017 HARI JADI KOTA MANGGAR
Berlaku
9 2013 IZIN PENGIRIMAN BARANG TERTENTU
Dicabut
9 2010 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Dicabut
9 2012 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL, SERTA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Diubah
9 2006 PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Dicabut
9 2014 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
Dicabut
9 2005 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Dicabut
Peraturan Bupati
Nomorsort descending Tahun Judul Status
9 2011 PEMBERIAN, PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN PEGAWAI TIDAK TETAP/PEGAWAI HARIAN LEPAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011
Berlaku
9 2010 PEMBERIAN DISPENSASI PELAYANAN KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK DI DESA PEMEKARAN SE KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Berlaku
9 2016 Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
Berlaku
9 2014 PEMBEBASAN TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
Berlaku
9 2005 TUGAS DAN KEWENANGAN WAKIL BUPATI BELITUNG TIMUR
Dicabut
9 2015 TARIF OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Berlaku
9 2018 ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2018
Berlaku
9 2007 PENETAPAN KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Dicabut
9 2013 ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2013
Berlaku
9 2019 TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Dicabut
Surat Edaran
Nomorsort descending Tahun Judul Status
M.HH-01.PP 2019 Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah
Berlaku

Pages