Produk Hukum

Search & Filter

Peraturan Daerah
Nomor	Tahun	Judul	Status
11	2005	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG TIMUR	Dicabut
12	2005	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR	Dicabut
8	2005	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR	Dicabut
13	2005	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BELITUNG TIMUR	Dicabut
14	2005	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BELITUNG TIMUR	Dicabut
15	2005	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR	Dicabut
16	2005	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR	Dicabut
17	2005	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR	Dicabut
18	2005	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN BELITUNG TIMUR	Dicabut
19	2005	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BELITUNG TIMUR	Dicabut

Peraturan Bupati
Nomor	Tahun	Judul	Status
5	2005	PENETAPAN BANTUAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA	Berlaku
6	2005	PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA	Berlaku
7	2005	PENETAPAN TUNJANGAN BULANAN APARAT PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	Dicabut
8	2005	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN BULANAN APARAT PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	Dicabut
9	2005	TUGAS DAN KEWENANGAN WAKIL BUPATI BELITUNG TIMUR	Dicabut
10	2005	PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBANGAN HASIL PRODUKSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BAGI DESA-DESA DALAM KABUPATEN BELITUNG TIMUR	Berlaku
11	2005	TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN DALAM KABUPATEN BELITUNG TIMUR	Berlaku
12	2005	PENYERAHAN PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN ASET-ASET PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KEPADA DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH DAN PERHUBUNGAN	Berlaku